Birokrasi RI Disebut Enggan Benahi Teknologi Perpajakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Hashim Djojohadikusumo, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengatakan potensi pajak yang bisa dihimpun oleh pemerintah saat ini cukup besar. Namun masih ada resistensi dari birokrasi di Indonesia untuk memaksakan potensi penerimaan tersebut.

Resistensi terlihat dari penolakan mereka memperbaiki teknologi sistem perpajakan. Hashim lantas menceritakan pertemuannya dengan pejabat penting di Bank Dunia.

Dalam pertemuan tersebut, orang Bank Dunia menyatakan Indonesia memiliki potensi pajak yang besar. Tapi potensi tidak bisa dimaksimalkan karena sistem teknologi perpajakan Indonesia ketinggalan jaman.

Bank Dunia, kata Hashim, sebenarnya sudah menawarkan pinjaman program sebesar US$150 juta bagi Indonesia untuk memodernisasi teknologi perpajakan 7 tahun lalu. Namun tawaran tersebut ditolak.

"Saya tanya kenapa ditolak, jawabannya mereka setelah tanya ke pihak kita ada resistensi dari birokrasi kita," katanya saat berkunjung ke redaksi Transmedia, Kamis (20/12).

Hashim tidak mau menjelaskan secara spesifik birokrasi pemerintahan siapa yang menolak perbaikan tersebut. Tapi bila merujuk waktu kemungkinan besar penolakan dilakukan birokrasi pada masa pemerintah era SBY.

Hashim hanya mengatakan Menteri Keuangan saat ini Sri Mulyani juga mempunyai andil dalam membuat keusangan teknologi perpajakan bertahan lama. "Sekarang ia menteri keuangan sudah tiga tahun, modernisasi tidak dilakukan juga," katanya.

Hashim mengatakan kalau Prabowo-Sandi terpilih, keusangan teknologi perpajakan tidak akan dibiarkan. Modernisasi teknologi akan dijadikan prioritas agar penerimaan pajak bisa diperbaiki.

Pihaknya memperkirakan modernisasi teknologi perpajakan bisa meningkatkan penerimaan sampai Rp1.400 triliun.

(agt/lav)

Let's block ads! (Why?)